Bansos Digital Diperluas, Pemerintah Prabowo Perkuat Ketepatan Sasaran

Lebih dari delapan juta warga telah terdaftar dalam layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital, menandai perkembangan transformasi penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Kementerian Sosial mencatat sekitar 680 ribu agen Perlinsos telah disiapkan untuk membantu masyarakat mengakses layanan, termasuk kelompok rentan yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperbaiki ketepatan sasaran, memperluas akses layanan, dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial.

Penguatan layanan digital kembali menjadi perhatian setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan penyediaan telepon pintar yang terhubung dengan rekening digital dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Gagasan tersebut bertujuan memperluas inklusi keuangan dan mempermudah penyaluran bantuan pemerintah secara langsung kepada masyarakat, terutama kelompok yang belum memiliki akses perbankan.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Rabu (14/10/2026) menjelaskan bahwa penyediaan perangkat komunikasi masih memerlukan kajian lebih lanjut. Apabila diterapkan, penyalurannya akan mempertimbangkan data dan hasil asesmen, dengan prioritas bagi penerima manfaat yang belum memiliki telepon pintar. Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan bahwa anggaran dan jadwal pembagian HP gratis belum ditetapkan. Pemerintah saat ini telah menyiapkan pembiayaan pembukaan rekening perbankan bagi masyarakat kelompok desil satu hingga empat yang berusia di atas 17 tahun.

Langkah pembenahan perlindungan sosial juga berjalan melalui pemanfaatan data dan mekanisme verifikasi penerima bantuan. Kementerian Sosial terus mengembangkan Perlinsos digital dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki atau menyanggah data yang belum sesuai. Mekanisme tersebut penting untuk mendukung penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) agar semakin tepat sasaran serta mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 5 Agustus 2026 menunjukkan tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dibandingkan 8,47 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 920 ribu orang menjadi 22,93 juta jiwa. Perkembangan ini menjadi indikator positif, meskipun penguatan daya beli, ketersediaan lapangan kerja, dan pengendalian harga kebutuhan pokok tetap memerlukan perhatian berkelanjutan.

Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam memperbaiki layanan publik tercermin melalui penguatan sistem perlindungan sosial yang semakin berbasis data. Digitalisasi diarahkan untuk mendukung kemudahan akses dan pengawasan bantuan, sementara setiap usulan kebijakan baru tetap perlu melewati kajian efektivitas, kesiapan anggaran, dan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, inovasi teknologi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi yang lebih mendasar.